Pantura24.com, Pekalongan – Pegiat Rumah Demokrasi Pemalang, Eko Kusworo Nugroho menyebut Pemilu 2024 masih rawan politik uang. Paparan kerawanan tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber Bawaslu Kabupaten Pekalongan dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang berlangsung di Hotel Dafam Pekalongan.
“Padahal penyelenggaraan pemilu itu bertujuan untuk mencari sosok pemimpin yang baik dalam lima tahun berikutnya, makanya harus berhati-hati,” ujarnya, Selasa (19/9/2023).
Pengacara sekaligus Wakil Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Pemalang itu mengingatkan perlunya semua elemen masyarakat turut berpartisipasi mengawasi pemilu agar berlangsung dengan jujur.
Untuk itu pihaknya meminta kepada para pemilih untuk menolak disogok uang maupun dalam bentui lainnya, sebab money politik selain merusak juga diharamkan dalam agama Islam di mana notabene Kabupaten Pekalongan dikenal sebagai Kota Santri.
“Suap itu jelas haram hukumnya, tidak hanya berlaku bagi pemberinya, namun juga penerimanya bahkan yang menjadi perantara juga ikut melakukan dosa,” tegas Eko.
Untuk itu secara tegas dirinya berpesan kepada calon pemilih untuk tidak golput dan mempertimbangkan rekam jejak calon pemimipin yang akan dipilih pada pemilu 2024 nanti.
Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan Mohammad Tohir menambahkan tujuan diselenggarakannya sosialisasi untuk mengajak elemen masyarakat ikut mengawasi jalannya pemilu 2024.
“Tantangan dalam mengawasi pemilu 2024 berbeda dengan sebelumnya,” sebutnya.
Ia menjelaskan bahwa pemilu 2024 nanti akan digabung dengan pemilihan kepala daerah sehingga tantangannya akan sangat luar biasa karena dipastikan kontestasinya akan lebih tinggi atau lebih kencang.
“Jadi dalam pengawasannya pun harus kolektif sifatnya. Tidak hanya bertumpu pada pengawasan dari Bawaslu saja, namun semua elemen masyarakat ikut mengawasi,” tandasnya.
