PANTURA24.COM,KOTA PEKALONGAN – Program KDMP dengan total anggaran mencapai Rp3 miliar menjadi sorotan berbagai kalangan setelah muncul dugaan ketidaksesuaian antara nilai anggaran dan realisasi pekerjaan di lapangan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran program tersebut dialokasikan sebesar Rp1,6 miliar untuk pembangunan gedung, Rp900 juta untuk kebutuhan transportasi, perlengkapan dan peralatan toko, serta Rp500 juta untuk modal kerja atau pengadaan barang dagangan.
Namun, hasil pantauan di sejumlah lokasi memunculkan pertanyaan terkait realisasi pembangunan fisik. Sejumlah pihak menduga nilai pekerjaan gedung yang dianggarkan Rp1,6 miliar hanya terealisasi sekitar Rp800 juta.Senin (25/05/26).
Dugaan adanya selisih anggaran hingga Rp800 juta pun mulai menjadi perhatian publik dan aktivis pengawas anggaran.
“Pertanyaannya, sisa anggaran Rp800 juta itu digunakan untuk apa dan mengalir ke kantong siapa?” ujar salah satu aktivis
pengawas anggaran yang meminta dilakukan audit terbuka terhadap proyek tersebut.Selain persoalan dugaan selisih anggaran, proyek KDMP juga disorot karena disebut tidak dilengkapi papan nama proyek atau plang informasi pekerjaan sebagaimana lazim ditemukan pada proyek yang menggunakan anggaran negara.
Kondisi itu dinilai menimbulkan kesan kurang transparan dan memicu pertanyaan masyarakat terkait pihak pelaksana pekerjaan.
Ketua Umum GNPK-RI, H.M. Basri Budi Utomo, As.S.IP., menegaskan bahwa seluruh proyek yang menggunakan anggaran negara maupun dana masyarakat wajib dilaksanakan secara terbuka dan dapat diawasi publik.
Menurut Basri, tidak ditemukannya papan proyek di sejumlah titik pekerjaan menimbulkan dugaan adanya upaya menutupi informasi pelaksanaan kegiatan.
“Siapa yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan fisik tersebut? Siapa pelaksana pekerjaannya? Karena sampai saat ini di beberapa titik tidak ditemukan adanya papan nama proyek,” kata Basri.
Ia juga menyoroti isu dugaan keterlibatan oknum tertentu dalam proyek tersebut yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, persoalan itu perlu disikapi secara serius agar tidak memicu polemik berkepanjangan.
“Sudah menjadi rahasia umum adanya dugaan keterlibatan oknum TNI dalam pekerjaan tersebut. Maka hal ini perlu diawasi secara serius agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” ujarnya.
Sebagai bentuk pengawasan, GNPK-RI menyatakan akan menurunkan satuan tugas khusus guna melakukan pemantauan, investigasi, dan klarifikasi langsung di sejumlah daerah.Langkah tersebut disebut sebagai simulasi pengawasan nasional yang hasilnya akan dilaporkan kepada Presiden.
Adapun wilayah pengawasan difokuskan di kawasan Pantura, meliputi Kabupaten Batang, Kabupaten dan Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten dan Kota Tegal, Kabupaten Brebes, serta Kabupaten Kendal.
GNPK-RI menegaskan pengawasan dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan transparan, tepat sasaran, dan bebas dari praktik penyimpangan hukum.
“Maka saya menghimbau kepada semua pihak agar bekerja dengan baik dan jangan macam-macam. Karena setiap perbuatan melawan hukum, termasuk korupsi, yang dilakukan oleh pihak manapun wajib diproses secara hukum demi mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan,” pungkas Basri.
