PANTURA24.COM,KOTA PEKALONGAN – Kota Pekalongan berhasil melaju ke Tahap II Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026 kategori kota. Pada tahap ini, Tim Penilai Bappenas melakukan wawancara dan verifikasi untuk mengonfirmasi kinerja pencapaian pembangunan, kualitas dokumen perencanaan, proses penyusunannya, serta implementasi program unggulan melalui pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan nonpemerintah, berlangsung di ruang Buketan Kantor Sekretariat Daerah, Senin (29/6/2026).
Tim Penilai, Perencana Ahli Utama Bappenas, Oswar Muadzin Mungkasa, menjelaskan bahwa Penghargaan Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui tiga tahapan, yakni penilaian dokumen perencanaan, wawancara dan verifikasi, serta presentasi. Pada Tahap II, penilaian difokuskan pada empat aspek utama, yaitu kinerja pencapaian pembangunan (30 persen), kualitas dokumen perencanaan (25 persen), proses penyusunan dokumen perencanaan (25 persen), dan program unggulan daerah (20 persen).
Dari 98 pemerintah kota di Indonesia, Kota Pekalongan menjadi salah satu daerah yang berhasil lolos hingga Tahap II. Proses penilaian tidak hanya bertujuan menentukan daerah terbaik, tetapi juga mencari praktik-praktik pembangunan yang dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain.
“Semakin banyak stakeholder yang terlibat dalam proses perencanaan, maka kualitas program yang dihasilkan akan semakin baik. Kami berharap program unggulan yang lahir benar-benar menjadi jawaban atas isu yang dihadapi daerah dan dapat menjadi contoh bagi kabupaten/kota maupun provinsi lain untuk terus bergerak maju,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab memaparkan bahwa pembangunan daerah berlandaskan filosofi Maju Bareng, Kopen Kabeh, Seneng Sak Lawase. Semangat tersebut diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari jajaran pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga masyarakat. Kelompok rentan seperti perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan generasi muda juga dilibatkan dalam proses pembangunan agar kebijakan yang dihasilkan semakin inklusif.
“Kami memiliki keyakinan bahwa membangun Kota Pekalongan tidak mungkin dilakukan sendiri. Karena itu kami membangun sinergi dengan seluruh stakeholder dan meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersama-sama membangun Kota Pekalongan. Kopen Kabeh menjadi komitmen kami untuk menghadirkan pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan solusi dan program yang saling bersinergi,” paparnya.
Ia menambahkan, salah satu program unggulan yang menjadi perhatian adalah layanan Universal Health Coverage (UHC) yang saat ini telah menjangkau sekitar 98 persen penduduk Kota Pekalongan. Masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP, baik di puskesmas maupun rumah sakit. Di tengah sejumlah daerah yang melakukan efisiensi anggaran kesehatan, Pemerintah Kota Pekalongan tetap mempertahankan bahkan meningkatkan komitmen pendanaan agar layanan kesehatan tetap optimal.
Selain itu, Pemerintah Kota Pekalongan juga menjalankan program Batik Berlian melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai upaya mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan perlindungan pekerja rentan. Program tersebut tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga pendampingan agar keterampilan yang diperoleh benar-benar dapat diterapkan dan meningkatkan kesejahteraan peserta.
Berbagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat juga diwujudkan melalui pemberian bantuan operasional bagi takmir masjid dan musala yang dilengkapi perlindungan asuransi, dukungan kepada sekitar 2.900 kader Posyandu dalam pelaksanaan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta bantuan operasional bagi RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Pemerintah Kota Pekalongan juga terus mendorong penguatan sektor ekonomi unggulan melalui pengembangan batik dan perikanan sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang Seneng Sak Lawase.
Melalui berbagai inovasi dan pembangunan yang disusun secara partisipatif, Kota Pekalongan optimistis mampu menghadirkan pembangunan yang berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
