PANTURA24.COM,PEKALONGAN – Kondisi Jembatan Tengeng Wetan di Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, yang kembali mengalami amblas meski baru selesai dibangun pada akhir 2025, menuai sorotan tajam dari Lembaga Poros Keadilan Masyarakat (LPKM). Infrastruktur yang seharusnya menjadi penunjang mobilitas warga itu kini justru dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Ketua LPKM Kabupaten Pekalongan, Agus Subekti, menilai kerusakan yang berulang menunjukkan adanya persoalan serius pada kualitas konstruksi jembatan tersebut. Menurutnya, proyek yang telah dua kali diperbaiki itu tetap mengalami kerusakan serupa sehingga patut dipertanyakan mutu pengerjaannya sejak awal.
“Kami melihat ini bukan lagi persoalan perbaikan biasa, tetapi ada indikasi kualitas pekerjaan yang memang bermasalah. Sudah diperbaiki dua kali, tetapi tetap amblas. Artinya, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pembangunan jembatan ini,” ujar Agus Subekti saat meninjau lokasi, Minggu (2/8/2026).
Sorotan terhadap jembatan tersebut mencuat setelah sebuah video yang memperlihatkan kondisi jalan amblas viral di media sosial. Dalam video itu, seorang warga menyampaikan keluhannya secara langsung kepada Penjabat (Pj) Bupati Pekalongan, Sukirman, terkait kondisi jembatan yang dinilai membahayakan. Warga juga mengungkapkan bahwa perbaikan yang telah dilakukan sebelumnya tidak memberikan hasil yang maksimal.
Menindaklanjuti viralnya video tersebut, LPKM turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Dari hasil pantauan di lapangan, ditemukan bagian jalan pada ujung jembatan mengalami penurunan cukup dalam sehingga berpotensi membahayakan pengendara, terutama pada malam hari maupun saat hujan ketika kondisi jalan sulit terlihat.
Agus mengungkapkan, kerusakan pada jembatan sebenarnya sudah terlihat tidak lama setelah proyek selesai dikerjakan. Bahkan, menurutnya, sekitar tiga bulan setelah pembangunan rampung, beton pada jembatan telah menunjukkan retakan.
“Setelah retak, penanganannya hanya ditutup menggunakan lapisan aspal. Menurut kami, itu bukan penyelesaian terhadap akar persoalan. Kondisi ini justru memperkuat dugaan adanya mutu konstruksi yang tidak sesuai harapan,” katanya.
Atas kondisi tersebut, LPKM mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penyelidikan terhadap proses pengadaan maupun pelaksanaan pembangunan Jembatan Tengeng Wetan. LPKM menilai proyek yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar harus dipastikan dikerjakan sesuai spesifikasi teknis agar tidak merugikan masyarakat.
Selain itu, Agus juga menyoroti mekanisme pengadaan proyek yang disebut dilakukan melalui sistem e-purchasing tanpa proses tender atau lelang terbuka. Menurutnya, mekanisme tersebut perlu menjadi bagian dari evaluasi agar seluruh proses pembangunan berlangsung secara transparan, akuntabel, dan menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik.
“Kami meminta APH mengusut secara maksimal pembangunan jembatan ini. Ini bukan hanya menyangkut penggunaan anggaran negara yang nilainya besar, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat. Jangan sampai persoalan seperti ini terus berulang pada proyek-proyek infrastruktur lainnya di Kabupaten Pekalongan,” tegasnya.
Hingga berita ini ditulis, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU Taru) Kabupaten Pekalongan belum memberikan tanggapan. Kepala Bidang Bina Marga yang telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp tidak memberikan respons.
Konfirmasi dilakukan untuk meminta penjelasan mengenai status proyek tersebut, apakah masih berada dalam masa pemeliharaan oleh penyedia jasa atau telah memasuki masa serah terima sehingga menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah. Pihak dinas juga dimintai penjelasan terkait penyebab amblasnya jembatan yang baru selesai dibangun pada akhir tahun 2025.
