PANTURA24.COM,KOTA PEKALONGAN – Upaya pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi warga binaan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas instansi. Sinergi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Pekalongan dengan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Pekalongan kembali diwujudkan melalui kegiatan verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), perekaman biometrik, serta pemadanan data kependudukan yang diikuti 33 warga binaan, berlangsung di Ruang Subseksi Pelayanan Tahanan, Senin (27/4/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Dindukcapil Kota Pekalongan, M. Lutfi, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dindukcapil Kota Pekalongan, Junaenah, serta Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dindukcapil Kabupaten Pekalongan, Hadiyati. Kehadiran jajaran Dindukcapil tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat layanan administrasi kependudukan yang inklusif dan merata.
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dindukcapil Kota Pekalongan, Junaenah, menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari layanan jemput bola yang dilaksanakan bersama Dindukcapil Kota Pekalongan guna mempercepat pemutakhiran data warga binaan asal Kota Pekalongan yang masih belum valid atau belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem administrasi kependudukan nasional.
“Melalui pendekatan proaktif ini, kami memastikan tidak ada satu pun warga binaan yang tertinggal dalam pemenuhan hak dasar administrasi kependudukan,” terangnya.
Ia menyebut, rangkaian layanan yang diberikan meliputi verifikasi identitas, perekaman data biometrik, hingga sinkronisasi data dengan basis data kependudukan nasional. Seluruh proses dilakukan secara cermat dan terintegrasi guna menjamin akurasi serta validitas data yang dihasilkan.
Lebih lanjut, Junaenah menegaskan bahwa pelayanan jemput bola ini menjadi langkah strategis dalam memastikan data kependudukan warga binaan tetap akurat dan terbarui.
“Pelayanan ini merupakan upaya kami untuk memastikan data kependudukan warga binaan tetap valid sehingga mereka dapat terakomodasi dalam berbagai layanan administrasi kependudukan, termasuk akses terhadap jaminan kesehatan secara tepat,” ungkapnya.
Ia menilai, langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga binaan, tetap mendapatkan hak yang sama dalam administrasi kependudukan dan akses layanan dasar.
“Sinergi yang terjalin ini menjadi komitmen kami dalam memberikan pelayanan publik yang adaptif dan kolaboratif, mampu menghadirkan solusi konkret bagi berbagai tantangan di lapangan, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan berkeadilan,”bebernya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIA Pekalongan, M. Anang Saefulloh, menyampaikan bahwa kegiatan ini juga menjadi bagian penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga binaan.
“Verifikasi NIK, perekaman biometrik, dan pemadanan data ini kami lakukan untuk memastikan hak administrasi kependudukan warga binaan terpenuhi,”jelasnya.
Menurutnya, dengan data yang valid dan terintegrasi, mereka dapat mengakses layanan kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan serta berbagai layanan publik lainnya.
Ia menambahkan, sinergi antara Rutan Pekalongan dan Dindukcapil menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya berfokus pada pembinaan, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak sipil warga binaan secara menyeluruh.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan validitas data kependudukan warga binaan semakin meningkat, sekaligus memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam memberikan pelayanan publik yang inklusif,”tukasnya.
