PANTURA24.COM,KOTA PEKALONGAN – Perselisihan bisnis batik di Kota Pekalongan berujung laporan polisi. Seorang pengusaha batik berinisial KH (39), warga Pekalongan Selatan, mengaku mengalami kerugian setelah pengiriman lima koli batik diduga ditahan oleh pihak jasa ekspedisi. Tak hanya itu, sebanyak 50 kodi batik miliknya juga disebut diambil paksa oleh pihak yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut.
Persoalan ini bermula dari kerja sama bisnis batik antara AD (40), suami KH, dengan seorang pengusaha perempuan berinisial SC (38), yang sama-sama berasal dari wilayah Pekalongan Selatan. Keduanya diketahui menjalin kerja sama pengiriman produk batik ke luar kota, terutama Bali, yang disebut memiliki permintaan cukup tinggi.
Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan bisnis tersebut mulai memanas. Perselisihan diduga dipicu persoalan pengiriman barang, termasuk ketidaksesuaian jumlah atau jenis batik dengan nota transaksi.Jumaat (13/11/26).
Puncak persoalan terjadi pada 22 Oktober 2026. Sekitar pukul 18.00 WIB, KH mengirimkan lima koli batik melalui salah satu agen jasa pengiriman barang di wilayah Pekalongan Barat.
Transaksi pengiriman disebut selesai sekitar pukul 20.00 WIB. Namun, satu jam kemudian, KH mendapat informasi bahwa paket batik tersebut tidak dapat dikirim.
Menurut keterangan KH, seorang pekerja agen pengiriman berinisial ED menyampaikan bahwa paket tersebut ditahan atas perintah PR, yang disebut sebagai suami SC.
KH mengaku telah menjelaskan kepada pihak ekspedisi bahwa dirinya tidak memiliki persoalan langsung dengan SC maupun PR. Menurutnya, persoalan yang terjadi merupakan urusan bisnis antara suaminya, AD, dengan pihak rekanan.
“Saya sudah menjelaskan bahwa tidak ada kaitannya dengan saya. Kalau memang ada persoalan, itu urusan antara AD, suami saya, dengan pihak mereka,” ungkap KH.
Belum selesai persoalan pengiriman tersebut, sekitar pukul 22.00 WIB, KH kembali mendapat informasi bahwa sebanyak 50 kodi batik miliknya diduga diambil paksa oleh PR dan SC di tempat jahitan buruh milik KH.
KH menduga pengambilan barang tersebut berkaitan dengan persoalan bisnis yang melibatkan suaminya.”Ini merupakan perampasan. Barang tersebut milik saya dan tidak ada urusannya dengan persoalan bisnis suami saya,” tegas KH.
Setelah berhari-hari hingga berminggu-minggu tidak menemukan penyelesaian, KH bersama AD akhirnya mendatangi Kantor Hukum Didik Pramono, S.H., untuk berkonsultasi dan meminta pendampingan hukum.
Mereka berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui jalur hukum serta barang-barang yang diduga ditahan di jasa pengiriman maupun yang berada di rumah pihak PR dan SC dapat dikembalikan.
Terpisah, Didik Pramono, S.H., membenarkan bahwa KH dan AD telah datang untuk berkonsultasi pada 9 November 2026 sekitar pukul 15.00 WIB.
Menurut Didik, setelah mempelajari pengaduan dan keterangan kliennya, pihaknya menilai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui proses hukum.
“Karena sudah menyangkut dugaan tindak pidana pencurian dan perampasan, kami akan menempuh jalur hukum agar persoalan ini mendapatkan kepastian hukum dan dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Didik.
Pada hari yang sama, sekitar pukul 20.00 WIB, KH dan AD dengan didampingi kuasa hukum dari Kantor Hukum Didik Pramono, S.H., resmi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian.
Pelaporan itu dilakukan agar dugaan tindak pidana tersebut dapat segera ditindaklanjuti, termasuk meminta kepastian mengenai keberadaan barang-barang batik yang dipersoalkan.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak PR maupun SC terkait tudingan tersebut. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
