PANTURA24.COM,KOTA PEKALONGAN – Cerita Sejumlah juru parkir (jukir) di wilayah Pekalongan Barat rumah makan I dan Rumah II diduga mengalami tekanan psikis akibat sikap seorang oknum aparat yang disebut kerap marah-marah dan bersikap tidak humanis terhadap para pekerja parkir.
Salah satu jukir, AW (65), warga Kota Pekalongan, mengaku dirinya bersama rekannya dikeluarkan dari pekerjaan tanpa penjelasan yang jelas terkait kesalahan yang dituduhkan kepada mereka.
“Kami jukir di Rumah Makan 2 sangat tertekan dengan salah satu oknum Aparat. Saya dan teman saya dikeluarkan tanpa ada kejelasan atau klarifikasi soal kesalahan kami,” ujar AW saat ditemui, Rabu (13/5/2026).
Menurut AW, Diduga sikap oknum aparat tersebut membuat para jukir merasa takut dan tidak nyaman saat bekerja. Ia menyebut, setiap terjadi persoalan kecil, oknum tersebut kerap meluapkan emosi dan mengancam akan memanggil rekan-rekannya.
“Kalau ada masalah dan kami mencoba menjelaskan, beliau malah marah-marah dan mengancam mau memanggil teman-teman letingnya. Kami warga sipil takut karena beliau salah satu oknum Aparat,” katanya.
AW mengaku dirinya dan rekan-rekannya berusaha menahan emosi meski merasa diperlakukan tidak adil.“Kalau bukan anggota, mungkin sudah kami lawan. Tapi kami tahu hukum, jadi kami menahan emosi teman-teman,” tambahnya.
Keluhan serupa juga disampaikan O (32), warga Medono, yang bekerja di Rumah Makan 1. Ia mengaku pernah dimarahi tanpa alasan yang jelas.“Saya juga pernah dimarah-marahi tidak jelas. Saya sedih karena merasa diperlakukan seperti itu,” ucap O
Sementara itu, AB (66), yang dituakan di antara para jukir dirumah makan I, mengatakan dirinya beberapa kali mencoba menenangkan situasi dan memberi nasihat kepada oknum tersebut agar tidak bersikap keras kepada para pekerja yang lebih muda.
“Karena saya yang dituakan, saya pernah menasihati agar tidak marah-marah kepada teman-teman yang masih muda,” kata AB
Para jukir berharap persoalan tersebut mendapat perhatian dari pihak terkait dan dinas agar situasi kerja menjadi lebih kondusif dan tidak ada lagi tindakan yang dinilai intimidatif terhadap warga sipil.
