Dakwaan Jaksa Kasus PDAM Kota Pekalongan Dinilai Kabur, Kuasa Hukum Sukaryono Minta Batal Demi Hukum

Dakwaan Jaksa Kasus PDAM Kota Pekalongan Dinilai Kabur, Kuasa Hukum Sukaryono Minta Batal Demi Hukum
Tim kuasa hukum terdakwa II sukaryono membacakan eksepsi.Kamis (19/11/26).

PANTURA24.COM,SEMARANG – Dakwaan jaksa dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan PDAM Kota Pekalongan mendapat perlawanan keras dari tim penasihat hukum terdakwa II, Sukaryono. Dalam sidang lanjutan yang digelar Kamis (19/11/2026), kuasa hukum menyoroti sejumlah kejanggalan dalam surat dakwaan, mulai dari uraian perbuatan yang dinilai kabur hingga perhitungan kerugian negara yang disebut saling bertentangan.

Melalui kantor hukum Didik Pramono, S.H. & Partners, tim advokat yang terdiri dari Didik Pramono, S.H. dan Zaenudin, S.H. membacakan nota perlawanan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nomor Register Perkara PDS-01/Pekal/Ft.1/10/2026.

Bacaan Lainnya

Dalam eksepsinya, tim kuasa hukum menilai dakwaan JPU tidak disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Bahkan, terdapat sejumlah uraian yang dinilai tidak sinkron sehingga berpotensi merugikan hak terdakwa dalam memahami tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Soroti Stempel dan Nota Toko ARJ

Salah satu persoalan yang dibongkar tim advokat adalah dugaan pembuatan stempel dan nota Toko ARJ.

Dalam dakwaan, JPU menguraikan bahwa saksi Sandy Rahadian membuat sendiri stempel DAM yang seolah-olah merupakan stempel Toko ARJ, sekaligus membuat nota tertanggal 17 Januari 2022.

Namun, menurut kuasa hukum, jaksa tidak menguraikan secara tegas apakah tindakan tersebut dilakukan atas perintah langsung Sukaryono atau justru merupakan inisiatif pribadi Sandy Rahadian.

“Penuntut umum gagal menguraikan secara jelas hubungan antara tindakan yang dilakukan saksi Sandy Rahadian dengan peran serta tindakan materiil terdakwa II Sukaryono,” demikian pokok keberatan yang disampaikan dalam nota eksepsi.

Bagi tim advokat, persoalan ini bukan perkara sepele. Sebab, hubungan antara tindakan saksi dengan pertanggungjawaban pidana Sukaryono seharusnya dijelaskan secara konkret dalam surat dakwaan.

Mekanisme Disposisi Resmi Ikut Dipersoalkan

Tim kuasa hukum juga menyoroti konstruksi jaksa terkait mekanisme pembelian barang di lingkungan PDAM.

Dalam dakwaan disebutkan adanya mekanisme administrasi melalui disposisi bagian logistik kepada terdakwa III, Teguh Prakoso Pamungkas, selaku Kasubag Umum dan Personalia.

Disposisi tersebut kemudian diteruskan kepada Sukaryono selaku Kabag Administrasi Umum dan Keuangan untuk meminta persetujuan terdakwa I, Mohammad Iqbal, yang saat itu menjabat direktur PDAM.

Menurut kuasa hukum, perintah lisan Sukaryono kepada Sandy Rahadian merupakan tindak lanjut dari proses pembelian yang telah melalui mekanisme disposisi dan persetujuan direktur.

Atas dasar itu, mereka mempertanyakan konstruksi pidana yang dibangun JPU. Jaksa dinilai tidak menguraikan secara terang batas kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam proses tersebut.

Angka Rp84,5 Juta Jadi Sorotan, Total Kerugian Dipersoalkan

Poin paling krusial dalam eksepsi Sukaryono adalah dugaan kontradiksi perhitungan kerugian negara.Tim advokat menyoroti nominal Rp84.545.000 yang dalam uraian dakwaan disebut berkaitan dengan dugaan mark up atau transaksi fiktif.

Menurut pembacaan kuasa hukum terhadap dakwaan, nominal tersebut disebut dilakukan dan dinikmati oleh terdakwa IV, Purnomo, bersama saksi Sandy Rahadian.Namun, persoalan muncul ketika angka Rp84.545.000 itu kembali dimasukkan dalam kesimpulan akhir dakwaan sebagai bagian dari total kerugian negara sebesar Rp632.580.700 yang dibebankan secara bersama-sama kepada terdakwa I Mohammad Iqbal, terdakwa II Sukaryono, dan terdakwa III Teguh Prakoso Pamungkas.

Kuasa hukum menilai terdapat ketidaksesuaian antara uraian perbuatan dengan kesimpulan pembebanan kerugian negara.Pasalnya, Sukaryono disebut hanya didakwa terkait dua komponen kerugian negara, masing-masing Rp19.681.500 dan Rp354.205.200.Jika dijumlahkan, totalnya mencapai Rp373.886.700, bukan Rp632.580.700.

Tim advokat juga mempersoalkan komponen kerugian lain yang dalam uraian dakwaan disebut dinikmati terdakwa III Teguh Prakoso Pamungkas. Menurut mereka, tidak ada uraian eksplisit yang menjelaskan keterlibatan Sukaryono dalam penerimaan atau penikmatan uang tersebut.

Namun, nominal itu kembali dimasukkan dalam kesimpulan akhir dakwaan sebagai bagian dari kerugian negara yang dibebankan kepada Sukaryono.

Bagi tim pembela, persoalan tersebut bukan sekadar kesalahan penjumlahan. Mereka menilai terdapat kontradiksi materiil yang menyangkut dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap kliennya.

Kuasa Hukum Minta Dakwaan Batal Demi Hukum

Atas berbagai keberatan tersebut, tim advokat meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan JPU tidak memenuhi persyaratan kecermatan, kejelasan, dan kelengkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam petitumnya, kuasa hukum meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan nota perlawanan terdakwa II Sukaryono.

Mereka juga meminta surat dakwaan dinyatakan kabur, tidak jelas, dan tidak lengkap sehingga tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara serta dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Pasal 75 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2025.

Kini, bola berada di tangan majelis hakim. Hakim akan menilai apakah keberatan yang diajukan tim pembela memiliki dasar hukum untuk menggugurkan surat dakwaan atau perkara tetap dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara.

Sebelumnya Dalam dakwaan jaksa, terdakwa I Mohammad Iqbal, terdakwa II Sukaryono, dan terdakwa III Teguh Prakoso Pamungkas diduga menyebabkan kerugian keuangan negara melalui praktik mark up atau penggelembungan harga serta pengadaan barang menggunakan voucher yang diduga fiktif.Nilai kerugian dari dugaan perbuatan tersebut mencapai Rp 632.580.700.

Selain itu, terdakwa I Mohammad Iqbal bersama terdakwa IV Purnomo juga didakwa terkait dugaan peminjaman bendera perusahaan penyedia untuk melaksanakan kegiatan fisik maupun jasa. Perbuatan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.084.225.313.

Catatan: Seluruh keberatan tersebut merupakan argumentasi tim penasihat hukum terdakwa dalam nota eksepsi. Penilaian atas sah atau tidaknya surat dakwaan sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *