PANTURA24.COM, KOTA PEKALONGAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan terus berupaya menata aktivitas perdagangan di Pasar Banjarsari agar berjalan sesuai fungsi dan aturan yang berlaku. Penertiban dilakukan secara bertahap dengan pendekatan persuasif dan humanis, guna menghindari gesekan antarpedagang dan menjaga suasana pasar tetap kondusif.
Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, mengatakan penataan Pasar Banjarsari tidak bisa dilakukan secara frontal karena terdapat dua kelompok pedagang dengan kepentingan berbeda, yakni pedagang yang sudah memiliki kios atau los resmi dan pedagang yang sementara berjualan di area darurat.
“Sehari-hari memang kita tidak bisa frontal. Tetap dengan pendekatan persuasif. Ada dua pihak, yaitu yang berjualan di area darurat karena belum punya kios dan yang sudah punya kios atau los. Kita usahakan semua berjalan sesuai aturan supaya pasar ini bisa lancar,” ujar Wali Kota yang akrab disapa Aaf, usai membuka kegiatan Bimbingan Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Kuliner di Aula Dindagkop-UKM Kota Pekalongan, Selasa (7/10/2025).
Aaf menambahkan, pemerintah pusat juga memberikan perhatian terhadap progres penataan Pasar Banjarsari. Pasar yang baru dibuka kembali pada 25 September 2025 itu ditargetkan menjadi pasar berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi pedagang maupun pengunjung.
“Kita berharap hasil tinjauan dari pemerintah pusat bisa baik karena targetnya menjadikan Pasar Banjarsari sebagai pasar berstandar SNI. Mudah-mudahan bisa lolos,” katanya.
Terkait rencana peresmian pasar oleh pemerintah pusat, Aaf mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian jadwal.“Kalau sampai pertengahan Oktober belum ada kepastian, ya nanti kita jadwalkan sendiri. Tapi Alhamdulillah, sejak dibuka tanggal 25 September lalu, Pasar Banjarsari sudah ramai. Sekarang tinggal penertiban yang kita benahi,” ujarnya.
Ia berharap, dengan langkah persuasif dan koordinasi lintas instansi, Pasar Banjarsari dapat menjadi sentra ekonomi rakyat yang tertib, aman, dan berdaya saing.“Selain itu, mudah-mudahan Pasar Banjarsari bisa menjadi contoh penataan pasar tradisional modern yang sesuai standar nasional,” harapnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dindagkop-UKM Kota Pekalongan, Supriono, menegaskan bahwa pendekatan humanis menjadi kunci utama dalam penertiban. Ia menyebut, kondisi di lapangan cukup kompleks karena sebagian pedagang belum memiliki legalitas resmi dan memilih berjualan di area bawah, sehingga pedagang di kios atas ikut turun mencari pembeli.
“Kita tidak bisa frontal karena situasinya cukup kompleks. Pedagang yang belum punya legalitas berjualan di bawah, akhirnya pedagang di atas ikut turun. Akibatnya pasar jadi seperti pasar malam dan arus di dalam tidak lancar,” jelas Supriono.
Menurut dia, penertiban sudah dilakukan tiga kali dengan melibatkan lintas instansi seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, kepolisian, Denpom, serta trantib pasar. Langkah tersebut diambil agar aktivitas jual beli kembali tertata dan pengunjung merasa nyaman.“Kalau dibiarkan, pengunjung bisa malas datang. Karena itu kita tertibkan sambil terus berkoordinasi,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan melakukan evaluasi bersama Forkopimda dan DPRD Kota Pekalongan untuk membahas hasil penertiban serta menentukan langkah selanjutnya.
“Besok sore kita undang Pak Kapolres, Pak Dandim, dan DPRD untuk membahas hasil evaluasi dan langkah berikutnya,” tambahnya.
Supriono memastikan seluruh kios dan los di Pasar Banjarsari sudah terbagi habis kepada pedagang. Namun, masih ada sebagian kecil pedagang yang belum menempati kiosnya karena alasan tertentu.
“Sudah terbagi habis, baik los, kios, maupun toko. Hanya saja ada yang masih menunggu, entah hari baik atau alasan lain. Itu yang membuat kondisinya belum sepenuhnya tertib,” tandasnya.
