PANTURA24.COM, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta seluruh pihak terkait memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini untuk memastikan keamanan pangan dan mencegah terulangnya kasus keracunan makanan di sejumlah daerah.
“Keamanan pangan tidak boleh ditawar. Seluruh dapur penyedia MBG harus memperketat proses pengolahan, kebersihan, dan pengawasan makanan,” ujar Luthfi dalam rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Senin (6/10/2025).
Rapat tersebut dihadiri sekitar 4.000 peserta, meliputi mitra SPPG, ahli gizi, kepala daerah, serta perwakilan instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Luthfi menegaskan, seluruh kepala daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program MBG berjalan aman, higienis, dan berkelanjutan. Ia mengingatkan agar tidak ada kepala daerah yang bersikap apatis terhadap pengawasan lapangan.
“SPPG yang sudah ada harus terbuka untuk dicek. Minimal bupati atau tim PKK meninjau langsung, dan harus ada koordinasi dengan Satgas MBG,” katanya.
Hingga kini, terdapat 1.596 SPPG yang beroperasi di Jawa Tengah. Luthfi menargetkan jumlah tersebut terus bertambah hingga akhir tahun. Ia juga meminta pengawasan dilakukan menyeluruh, mulai dari dapur, distribusi makanan, hingga pengelolaan limbah.
“SPPG tidak boleh eksklusif. Harus siap diperiksa kapan pun. Jika terjadi kasus, harus ada quick response agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Luthfi meminta Dinas Kesehatan memperketat verifikasi lapangan dan memastikan setiap dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).“SLHS bukan sekadar formalitas. Harus disertai inspeksi nyata di lapangan. Kalau perlu, buat posko 24 jam untuk pengawasan distribusi MBG,” tegasnya.
Menurut Luthfi, program MBG tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga memberi dampak ekonomi luas.
“Program ini memiliki efek berganda. Ia menumbuhkan ekonomi lokal karena bahan bakunya berasal dari kelompok tani, BUMDes, dan UMKM daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional RI Dadan Hindayana menyampaikan bahwa secara nasional telah beroperasi lebih dari 10.000 SPPG di 38 provinsi. Jawa Tengah, dengan 1.596 SPPG, menjadi salah satu daerah dengan capaian tertinggi atau sekitar 50 persen dari standar nasional.
“Ini menunjukkan Jawa Tengah sudah jauh di depan,” katanya.
Dadan menambahkan, nilai investasi BGN yang digelontorkan ke Jawa Tengah mencapai sekitar Rp32 triliun per tahun, yang berdampak besar pada industri pangan lokal, mulai dari pemasok bahan makanan, produsen food tray, hingga penghasil susu.
Ke depan, BGN akan memperketat standar operasional SPPG melalui inspeksi rutin dan verifikasi dapur.“Setiap SPPG harus menyiapkan alat rapid test pangan, menggunakan air bersertifikat, dan menyediakan rekaman CCTV dapur untuk pengawasan pusat,” ujarnya.
“SPPG harus mampu menjamin makanan yang sehat, bergizi, seimbang, dan aman dikonsumsi. Itu inti dari program ini,” tegas Dadan.
