Pantura24.com, Kota Pekalongan – LBH Adhyaksa mengajak pelanggan PDAM untuk menghadiri audensi dengan pemerintah Kota Pekalongan, Komisi B DPRD setempat dan jajaran Perumda Tirtayasa. Ajakan Audensi itu berkaitan dengan pelayanan air bersih buruk yang diterima pelanggan.
“Surat permintaan audensi telah dikirim dan sudah menerima jawaban. Insya Allah sesuai jadwal hari Senin,” ujar Didik Pramono selaku Ketua LBH Adhyaksa melalui pesan suara, Sabtu (16/12/2023) malam.
Ia mengatakan untuk agenda audensi Senin 18 Desember 2023 pukul 09.00 WIB telah siap hadir sekitar 150 warga yang menjadi pelanggan PDAM, namun karena pihak pemerintah Kota Pekalongan hanya menyediakan tempat dengan kapasitas 40-50 orang maka dilakukan penyesuaian.
Didik mengaku sebagai persiapan menghadapi audensi telah menerima kuasa 70 pelanggan PDAM dan dimungkinkan akan bertambah lantaran animo masyarakat sangat tinggi, bahkan sejumlah LSM dan Ormas juga siap hadir mendukung.
“Kami prioritaskan perwakilan para korban dulu untuk bisa mengikuti langsung audensi karena tempat yang disiapkan memang tidak mencukupi, jadi mungkin nanti bisa bergiliran menyampaikan aspirasi,” jelasnya.
Sejauh ini pihaknya menghormati balasan surat dari pemerintah Kota Pekalongan yang memfaslitasi tempat audensi dengan jumlah terbatas. Namun demikian dirinya juga tidak ingin membatasi masyarakat khususnya pelanggan PDAM yang hendak datang mendukung maupun berniat menyampaikan aspirasi langsung.
“Kali ini kami mendampingi langsung pelanggan yang selama ini dirugikan atas pelayanan buruk PDAM. Semoga audensi ini bisa menghasilkan keputusan yang menguntungkan masyarakat,” tutupnya.
Perseteruan antara PDAM dengan pelanggannya memasuki babak baru, sebelumnya LBH Adhyaksa sudah berulang kali mengkritisi perusahaan plat merah itu untuk menyelesaikan persoalan namun selalu bergeming bahkan cenderung arogan dan abai terhadap keluhan masyarakat.
Kali ini puluhan dari ribuan pelanggan PDAM bermaksud tatap muka langsung dengan jajaran Perumda Tirtayasa dan pemerintah Kota Pekalongan serta wakil mereka yang duduk di Komisi B DPRD setempat.
Diamnya pemerintah dan wakil rakyat telah membuat masyarakat kecewa dan marah sehingga sumbatan aspirasi yang tertutup dan tidak pernah didengar telah menjadi catatan tersendiri bagi warga Kota Pekalongan. (*)
