Sepakat Islah, FPTI Batang Pastikan Tidak Ada Pemotongan Bonus Atlet

Gaduh FPTI Batang potong bonus atlet hanya isu, semua pihak mulai dari orang tua, FPTI, Koni dan atlet sepakat untuk islah disakasikan Kepala Disparpora Batang, Selasa (23/1).

Pantura24.com, Batang – Sempat muncul isu Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kabupaten Batang memotong bonus atlet berakhir damai. Pelatih dan orang tua yang sebelumnya mengancam mundur bersepakat untuk islah.

Proses islah berlangsung di mess atlet FPTI yang berlokasi di area Hutan Kota Rajawali (HKR) dengan peserta orang tua, atlet, Ketua FPTI, Ketua Koni dan Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga (Disparpora) Batang, Yarsono.

Bacaan Lainnya

“Hari ini kita islah bertemu bersama. Seperti diketahui di waktu lalu ada sedikit persoalan di FPTI dan sudah dinyatakan selesai,” ujar Kepala Disparpora Yarsono, Selasa (23/1/2024).

Menurutnya islah itu suatu hal yang sudah ditunggu para atlet karena semua perlu kepastian. Ia ingin persoalan bisa diselesaikan dengan baik, sehingga atlet panjat tebing bisa kembali berlatih seperti biasanya.

Pihaknya selaku yang membidangi olahraga sangat senang proses islah bisa terlaksana dan menghasilkan kesepakatan yang damai dan sudah bisa diselesaikan.

“Kalau sudah rampung ya selesai. Artinya kami menyambut baik kesepakatan islah ini,” katanya.

Sementara Ketua FPTI, Bekti Mastiadji menyatalan perlunya sejumlah elemen untuk memajukan olahraga panjat tebing yaitu KONI, FPTI, Atlet, orangtua, dan masyarakat.

Ia mengungkapkqn panjat tebing Kabupaten Batang ada satu atlet masuk nominasi Olimpiade di Paris yaitu Kiromal katibin. Lalu ada Reyrinta yang difokuskan untuk mengikuti olimpiade setelah di Paris.

“Kami ada atlet yang fokus di PON Aceh. Lalu ada sembilan atlet binaan FPT dan ada 42 atlet kecil-kecil,” jelasnya.

Sedangkan Ketua KONI Batang, Soetadi menyinggung persoalan di FPTI merupakan miskomunikasi di internal. Dirinya sudah menjelaskan semua permasalahan yang muncul.

Soetadi menjelaskan persoalan pemotongan bonus atlet FPTI itu sebenarnya tidak ada dan Pengurus KONI itu juga merangkap pengurus cabor. Hal itu terjadi di semua daerah.

“Saat rakor di provinsi itu hampir semua kabupaten kota itu sama kondisinya. Meski demikian selaku KONI patuh anggaran dasar kalau gak boleh ya sudah, kita mundur justru lebih mudah. Namun tetap peduli olahraga,” cetusnya. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *