PANTURA24.COM,PEKALONGAN – Penanganan dugaan kasus korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan memasuki fase krusial. Sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dikabarkan telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Polres Kota Pekalongan, Selasa (7/4).
Pemeriksaan tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk menelusuri aliran dana sekaligus memperjelas konstruksi perkara yang diduga melibatkan banyak pihak di lingkar kekuasaan daerah.
Lembaga Poros Keadilan Masyarakat (LPKM) Kabupaten Pekalongan, Feri Erwansyah, menyebut pemeriksaan terhadap para kepala dinas menjadi titik penting dalam pengungkapan kasus. Menurut dia, posisi kepala dinas memiliki keterkaitan langsung dengan mekanisme pengumpulan dana yang mencuat dalam sejumlah keterangan awal.
“Informasi yang beredar menunjukkan praktik ini diduga berlangsung secara terstruktur dan tidak hanya melibatkan pejabat teknis,” ujar Feri, Rabu (8/4).
Di tengah perkembangan tersebut, LPKM juga menyoroti kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati aliran dana. Sorotan publik mengarah pada anggota keluarga bupati yang menduduki jabatan strategis sebagai anggota DPR RI maupun DPRD Kabupaten.
Berdasarkan keterangan awal dari KPK, pihak-pihak tersebut disebut memiliki keterkaitan dengan aliran dana dan diduga menjadi bagian dari permufakatan jahat. Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi apakah mereka telah diperiksa atau dimintai klarifikasi oleh penyidik.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan potensi ketimpangan dalam penegakan hukum. Sejumlah elemen masyarakat sipil menilai penanganan kasus harus dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu, serta tidak berhenti pada lapisan birokrasi semata.
“Jika hanya kepala dinas yang diperiksa, sementara aktor-aktor di lingkar inti kekuasaan tidak tersentuh, maka penegakan hukum akan kehilangan ruh keadilannya,” kata Feri.
Desakan publik pun menguat agar KPK tetap berpegang pada prinsip independensi dan profesionalitas. Masyarakat berharap lembaga antirasuah tersebut tidak terpengaruh tekanan politik dan berani menelusuri perkara hingga ke akar.
Kasus ini dinilai tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga ujian terhadap kepercayaan publik. Di satu sisi, masyarakat menanti ketegasan dan transparansi penegak hukum. Di sisi lain, minimnya kejelasan justru membuka ruang spekulasi.
LPKM turut mendorong KPK untuk memperluas penyidikan, tidak hanya pada perkara pengadaan outsourcing, tetapi juga sektor pengadaan konstruksi yang kerap dikeluhkan masyarakat, khususnya terkait infrastruktur jalan.
Kondisi jalan rusak yang tak kunjung tertangani, bahkan setelah perbaikan, dinilai sebagai indikasi adanya persoalan dalam tata kelola anggaran.
Dalam konteks ini, publik berharap KPK tidak hanya mengungkap persoalan di permukaan, tetapi juga menelusuri dugaan pelanggaran secara menyeluruh. Kejelasan status pihak-pihak lain yang diduga terlibat menjadi hal yang dinantikan, termasuk kemungkinan munculnya tersangka baru dalam kasus tersebut.
