PANTURA24.COM,PEKALONGAN – Sorotan terhadap kualitas pembangunan infrastruktur kembali mencuat di Kabupaten Pekalongan. Ketua Lembaga Poros Keadilan Masyarakat (LPKM) Kabupaten Pekalongan, Feri Erwansyah, menilai penggunaan anggaran negara untuk proyek infrastruktur di daerah tersebut diduga tidak dikerjakan secara maksimal dan cenderung asal-asalan.
Dalam keterangannya pada Kamis (26/3/2026), Feri mengungkapkan bahwa sejumlah proyek yang baru selesai dikerjakan pada tahun lalu kini sudah mengalami kerusakan. Salah satu yang disorot adalah jalan kabupaten penghubung Desa Bodas dan Desa Klesem di Kecamatan Kandangserang. Kondisi jalan beton di lokasi tersebut dilaporkan ambles dan retak, sehingga membahayakan pengguna jalan dan memaksa masyarakat untuk lebih berhati-hati saat melintas.
“Padahal jalan ini dibangun dengan anggaran yang tidak sedikit, tetapi kualitasnya sangat memprihatinkan. Ini patut dipertanyakan,” ujarnya.
Feri menegaskan, temuan semacam ini bukanlah yang pertama. Berdasarkan hasil pemantauan LPKM di lapangan, kerusakan dini pada proyek infrastruktur disebut kerap terjadi dan berulang dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius, baik dalam proses pelaksanaan proyek maupun pengawasannya.
Menurutnya, masyarakat selalu menjadi pihak yang dirugikan akibat buruknya kualitas pembangunan. Ia mempertanyakan peran konsultan pengawas, dinas terkait, hingga aparat penegak hukum dalam memastikan proyek berjalan sesuai standar.
“Apakah ini karena lemahnya pengawasan, atau memang ada unsur kesengajaan dari rekanan yang melakukan praktik kecurangan?” kata Feri.
Sorotan ini juga muncul di tengah situasi yang masih hangat, menyusul penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Feri berharap lembaga antirasuah tersebut turut menelusuri kemungkinan adanya praktik korupsi dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pekalongan.
“Kami berharap KPK dapat mengungkap jika memang ada indikasi korupsi dalam pembangunan infrastruktur di daerah ini,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU Taru) Kabupaten Pekalongan belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi tersebut.
