PANTURA24.COM,PEKALONGAN – Sekretaris Jenderal LSM Robin Hood 23, Novi (47), menyoroti transparansi penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, khususnya terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025.
Diketahui, Pemkab Pekalongan menerima DBHCHT 2025 sebesar Rp14.484.418.000. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai sekitar Rp13 miliar.Selasa (24/03/26).
Novi mempertanyakan apakah pengelolaan dana tersebut sudah berjalan secara transparan, termasuk penggunaannya untuk perawatan jalan. Ia juga menyinggung isu yang ramai di media sosial terkait dugaan penyimpangan dana revitalisasi gedung sekolah yang disebut bersumber dari dana bantuan.
“Apakah sudah transparan terkait bagi hasil cukai, dana perawatan jalan, serta dugaan dana revitalisasi gedung sekolah yang saat ini ramai dibicarakan di media sosial?” ujar Novi.
Selain itu, Novi turut menanggapi penangkapan Bupati Pekalongan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengapresiasi langkah tersebut dan mengajak masyarakat untuk mengawal proses hukum yang sedang berjalan.
“Kita patut mengapresiasi langkah KPK. Sebagai warga Pekalongan, kita harus mengawal prosesnya,” tegasnya.
Ia juga menyatakan pihaknya akan mengirimkan surat kepada KPK untuk meminta pemeriksaan terhadap pengadaan proyek di Pekalongan, guna memastikan apakah telah sesuai prosedur atau terdapat dugaan praktik kolusi.
“Kami akan berkirim surat ke KPK agar pengadaan proyek di Pekalongan diperiksa. Apakah sudah sesuai prosedur atau ada dugaan ‘kongkalikong’, termasuk dugaan adanya campur tangan pihak tertentu,” lanjutnya.
Novi berharap aparat penegak hukum (APH) bertindak tegas dalam memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.
“Saya berharap para aparat penegak hukum bertindak tegas, menangkap dan memenjarakan koruptor. Pekalongan harus bersih dari korupsi,” pungkasnya.
