PANTURA24.COM,KOTA PEKALONGAN – Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia memperketat evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seiring pesatnya pertumbuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Di Jawa Tengah, jumlah SPPG tercatat telah melampaui 3.500 titik.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN RI, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendra Yudha, mengatakan percepatan pelaksanaan program harus diimbangi dengan penguatan mutu dan kepatuhan mitra terhadap standar layanan gizi.
Hal itu disampaikan Dadang saat kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Program MBG bersama BGN Pusat, Forkopimda, kepala SPPG, serta mitra MBG se-eks Karesidenan Pekalongan di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Rabu (11/2/2026).
“Sekarang program sudah berjalan kencang. Namun, masih ditemukan yayasan mitra yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian kerja sama,” ujar Dadang.
Menurut Dadang, evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pasokan bahan baku, proses pengolahan makanan, hingga pemenuhan standar gizi bagi penerima manfaat. BGN juga menyiapkan mekanisme penindakan berjenjang bagi mitra yang tidak patuh, mulai dari peringatan hingga pemutusan kerja sama.“Kalau tetap tidak dilaksanakan, ya kita putus,” tegasnya.
Selain penegakan aturan, BGN memperkuat sistem pengawasan melalui penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dengan melibatkan pemerintah daerah. Dinas kesehatan, satuan tugas MBG, hingga pimpinan daerah diminta aktif melakukan pemantauan di lapangan.
Ia menambahkan, dapur MBG kini tidak lagi diperlakukan sebagai dapur konvensional, melainkan sebagai sistem produksi massal dengan standar layaknya pabrik makanan. Penggunaan kompor bertekanan tinggi, instalasi gas khusus, steamer, serta pemisahan gudang basah dan kering menjadi keharusan.
Secara nasional, BGN menargetkan pembangunan sekitar 35.000 dapur MBG yang tersebar hingga 8.270 daerah terpencil. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja dan pergerakan ekonomi lokal.
“Tahun ini lebih dari Rp 300 triliun dialokasikan untuk BGN dan langsung disalurkan ke dapur-dapur. Ini investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia menuju Indonesia Emas,” kata Dadang.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekalongan Balgis Diab mengapresiasi pendampingan dan evaluasi dari BGN Pusat terhadap pelaksanaan Program MBG di wilayahnya. Menurut dia, sejauh ini pelaksanaan MBG di Kota Pekalongan berjalan baik dan dapur-dapur SPPG telah memenuhi ketentuan.
“Alhamdulillah tidak ada kasus di Kota Pekalongan, dan rata-rata dapur SPPG sudah sesuai standar. Ke depan tentu akan terus kami tingkatkan,” ujar Balgis.
Ia menambahkan, dirinya rutin turun ke lapangan untuk memantau langsung pelaksanaan program dan dampaknya bagi masyarakat, terutama anak-anak.
“Anak-anak terlihat lebih ceria saat MBG datang. Bahkan ada yang biasanya sulit makan di rumah, jadi lebih semangat,” katanya.
Balgis berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat terus berlanjut sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia.“Manfaat MBG ini sangat besar. Kami berharap program ini mampu melahirkan generasi emas di masa depan,” ujarnya.
