PANTURA24.COM,PEKALONGAN – Kondisi sejumlah ruas jalan rusak di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, kembali menuai sorotan. Ketua Poros Keadilan Masyarakat (LPKM) Kabupaten Pekalongan, Feri Erwansyah, mengkritik kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU TARU) setempat yang dinilai belum optimal dalam menangani kerusakan jalan.
Feri menyampaikan kritik tersebut pada Minggu (1/2/2026), menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait jalan rusak yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan. Beberapa ruas jalan yang menjadi perhatian di antaranya Jalan Raya Kedungwuni serta ruas Watusalam–Karangdadap.
Menurut Feri, kerusakan di sejumlah ruas jalan tersebut telah berlangsung cukup lama dan kerap memicu kecelakaan lalu lintas. Namun, hingga kini penanganan yang dilakukan dinilai masih minim.
“Kerusakan jalan ini bukan hal baru. Sudah lama dikeluhkan warga dan jelas membahayakan keselamatan, tetapi penanganannya sangat minim,” ujar Feri.
Di tengah harapan masyarakat agar pemerintah daerah mempercepat perbaikan infrastruktur, Feri juga menyoroti dugaan adanya kegiatan perjalanan ke luar kota yang dilakukan oleh pihak terkait. Ia menyebut kegiatan tersebut menggunakan tajuk “Kerja Terus, Orak Piknik Gak Bahaya Taa”.
Feri menilai kegiatan tersebut terkesan tidak sensitif terhadap kondisi di lapangan, mengingat masih banyak ruas jalan rusak yang belum tertangani.
“Ini sangat miris. Saat masyarakat mempertaruhkan keselamatan karena jalan rusak, justru muncul dugaan kegiatan ke luar kota,” katanya.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, perjalanan tersebut dilakukan ke Jakarta dengan menggunakan dua armada bus yang diberangkatkan dari halaman Kantor DPU TARU Kabupaten Pekalongan pada Jumat malam, 31 Januari 2026. Ia menilai anggaran kegiatan tersebut seharusnya dapat dialokasikan untuk perbaikan jalan.
Feri juga menyinggung arahan Presiden Republik Indonesia terkait efisiensi dan penghematan anggaran di seluruh sektor pemerintahan. Menurut dia, kegiatan tersebut bertolak belakang dengan kebijakan tersebut.
“Instruksi Presiden sudah jelas, seluruh jajaran pemerintah diminta melakukan penghematan, bukan justru kegiatan yang berpotensi menghamburkan uang negara,” ujarnya.
Ia mendesak DPU TARU Kabupaten Pekalongan untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dengan mempercepat perbaikan infrastruktur jalan demi keselamatan pengguna jalan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPU TARU Kabupaten Pekalongan belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Dinas maupun Kepala Bidang Bina Marga belum mendapat respons.
