PANTURA24.COM, BATANG – Nasabah korban dugaan kasus kredit ganda Bank Rakyat Indonesia (BRI) mendatangi Kantor Cabang BRI di Jalan Diponegoro Nomor 1 Batang. Kedatangan korban yang didampingi pengacaranya bermaksud mengadukan kasus yang dialami kepada pimpinan bank pemerintah tersebut.
Dari hasil pertemuan dengan pihak Bank BRI yang diwakili oleh Manager Bisnis Mikro (MBM) Muhammad Salaman belum ada titik temu maupun solusi lantaran manajemen BRI masih harus mengkroscek keterangan korban dengan petugas bank yang bersangkutan.
“Ya pada intinya kita sudah punya itikad baik ya, kita belum tahu persis permasalahannya apa. Tadi pihak nasabah datang ke sini ingin bertemu, maka kita cari informasi dulu masalahnya apa,” ujar Salman kepada media, Jum’at malam 9 Mei 2025.
Ia meyakini bahwa semua memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah. Pihaknya masih akan menjadwalkan pertemuan ulang dan memanggil anggotanya untuk dilakukan konfrontir atau menguji keterangan kedua belah pihak.
“Tadi kalau dengan Pak S saya sudah janji ya akan bertemu lagi entah di rumah atau di mana, tapi kalau aduan dari Pak Z (anak korban) akan kita coba tanyakan kepada anggota kami, kan seperti itu. Permasalahannya apa,” jelas Salman.
Diberitakan sebelumnya seorang nasabah bank milik pemerintah di Kabupaten Batang mengaku mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Selain diancam rumah disita, juga menjadi korban kredit ganda dari bank tersebut.
“Sebelumya saya bersama ibu pada 2019 mengajukan kredit usaha Kupedes sebesar Rp 105 juta dengan jangka lima tahun. Saat itu angsurannya sebesar Rp 2,6 juta,” ujar Z anak korban di rumahnya, Sabtu 26 April 2025.
Belakangan setelah kredit berjalan, usaha ayam porong ambruk terdampak pandemi Covid-19 menyebabkan kesulitan membayar cicilan. Memanfaatkan program pemerintah, upaya mengajukan keringanan utang usaha dilakukan.
Pihak bank mengabulkan dan akhirnya penundaan utang selama enam bulan dilakukan, bahkan diperpanjang enam bulan berikutnya. Berjalannya waktu usaha tetap belum bisa pulih sepenuhnya.
“Dalam keadaan sulit, saya merasa angsuran sebesar Rp 2,6 juta terasa berat sehingga memilih berkonsultasi dengan bank dengan solusi utang Kupedes dialihkan ke KUR. Disepakati angsuran menjadi Rp 2 juta,” katanya.
Setelah dihitung oleh bagian kredit, utang lama yang harus ditutup sebesar Rp 90 jutaan dengan rincian ada sisa pokok utang, denda, biaya notaris dan lainnya. Lalu KUR sebesar Rp 100 juta digunakan untuk menutup dan kelebihan Rp 7 juta langsung masuk rekening.
“Jadi utang lama atas nama ibu saya lunas karena telah ditutup KUR dan utang baru atas nama bibi saya karena ibu sudah sepuh (tua) dan dalam kondisi kurang sehat,” jelasnya.
Rupanya persoalan masih terus muncul ketika tiba saat membayar cicilan ditagih dua angsuran sekaligus, satu utang Kupedes dan satunya lagi KUR. Tentu saja hal tersebut membuat kaget dan syok lantaran utang yang sudah ditutup tetap ditagih.
“Kupedes tetap ditagih angsuran Rp 2,6 juta sedangkan kewajiban saya hanya membayar angsuran KUR sebesar Rp 2 juta sesuai dengan perjanjian. Saya komplain ke mantrinya tapi yang bersangkutan berkelit dan menolak memberikan penjelasan,” ungkapnya.
Menurutnya, yang lebih membuat jengkel itu saat pimpinan unit datang ke rumah menyampaikan pernyataan bahwa persoalan tersebut bukan menjadi tanggung jawabnya dan meminta untuk tidak berdebat.
Pihak bank juga datang dengan ancaman akan menyita rumah dan menuduh nasabah melalukan korupsi sambil membacakan Undang Undang Korupsi. Pimpinan unit dari bank tidak memberikan solusi malah berbicara kasar.
“Kami merasa dirugikan dan dilecehkan, niat baik untuk menyelesaikan persoalan malah mendapatkan reaksi yang menyakitkan. Anehnya pihak bank meminta saya untuk tidak melibatkan LSM maupun media,” tukasnya.
Dan yang membuat janggal itu pihaknya tidak pernah menerima buku tabungan dan hanya diberikan nomor rekening lewat What’s App untuk mentransfer pembayaran angsuran KUR dan tidak ada solusi lain yang bisa diberikan oleh bank.
